Mengingat tanah Fadak diperoleh tanpa peperangan dan dengan penyerahan para pemiliknya, maka ia tidak tergolong menjadi ghanaim (harta rampasan perang) dan anfal,[1] melainkan hanya menjadi harta pribadi Nabi Saw.[2] Ketika turun ayat “wa âti dzal qurba haqqah”, Nabi Saw  memanggil Fatimah Sa dan sesuai perintah ilahi, Nabi Saw memberikan tanah Fadak tersebut kepada beliau.[3]
Akan tetapi setelah berpulangnya Nabi Saw, khalifah pertama mengambil tanah Fadak dari tangan Fatimah Sa, dan beliau dengan segala usahanya tidak berhasil  memperoleh kembali yang menjadi haknya.[4]
Tuntutan Fadak dari pihak Fatimah al-Zahra Sa bukan sekedar tuntutan sebidang tanah (ansich), sebagaimana beberapa bukti, indikasi dan riwayat yang menunjukkan aksi tersebut adalah sebuah langkah politik. Salah satu dari bukti-bukti tersebut adalah sebuah riwayat dari Imam Kazhim As yang dinukil dari kitab Akhbâr al-Khulafa yaitu  ketika Harun Ar-Rasyid –seorang khalifah dari Bani Abbas– menghendaki Imam Kazhim As untuk menentukan batas tanah Fadak sehingga ia mampu mengembalikannya  kepada Ahlulbait, Imam Kazhim As waktu menolak memulai urusan tersebut dan bersabda: “Kamu tidak dapat mengembalikannya.” Dan ketika Harun mendesak, Imam As menjelaskan batas tanah fadak dengan seperti ini: “Batasnya yang pertama adalah wilayah Aden (Yaman), dan batasnya yang kedua Samarkand (Uzbekistan), kemudian batasnya yang ketiga Afrika dan dan selanjutnya batasnya yang keempat Laut Kaspia dan Armenia.[5] Pemaparan Imam As ini menyingkap rahasia tuntutan tanah Fadak, yang dapat dijelaskan pada dua poin:
Pertama, deklarasi hak Ilahiah terkait dengan Imam Ali As dalam keimamahan dan kekhalifaan pasca Nabi Saw.
Kedua, Tidak adanya kelayakan Abu Bakar dalam hal kekhalifahan dan tindak penyerobotan  makam keimamahan yang dilakukannya  .[6] Salah satu bukti lain adalah setelah menduduki kekhalifaan, Imam Ali As menahan diri dari mengambil alih apa (tanah Fadak) yang menjadi haknya dan menganggap dirinya tidak memerlukan perkara tersebut.[7] [iQuest]

---