Demokrasi Perspektif Imam Khomeini Ra

Imam Khomeini Ra dalam kapasitasnya sebagai marja dimana beliau sendiri merupakan pendiri sistem pemerintahan paling demokratis di dunia dalam bingkai "Republik Islam" dengan meletakkan batu pertama negara Islam di Iran menetapkan bahwa Islam tidak hanya tidak berbenturan dan berseberangan dengan Islam namun keduanya dapat dipertemukan dan disatukan. Dalam pandangan Imam Khomeini, Islam memiliki model pemerintahan paling demokratis untuk mengatur, menata dan mengatur masyarakat dengan bersandar pada suara rakyat.

Apabila kita mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah model yang berdasar kepada kehendak dan kebebasan manusia dalam memilih para penguasanya atau memakzulkan mereka dan menentukan nasibnya sendiri, sejatinya model pemerintahan yang berpijak pada suara mayoritas tidak berseberangan dengan paradigma pemerintahan yang dibangun oleh Imam Khomeini Ra. Imam dalam hal ini berkata: "Di sini suara rakyat yang memerintah. Rakyat yang memegang tampuk pemerintahan. Haram dan mustahil bagi kita melanggar hukum rakyat."[7]

Imam sangat menekankan peran sentral rakyat dalam menentukan nasib mereka sendiri dalam bentuk peringatan-peringatan kepada pemerintah, anggota dewan dan sebagainya.

Imam Khomeni Ra pada suatu kesempatan ketika memberikan wejangan kepada para anggota dewan untuk tidak berjalan berlawanan dengan arah perjalanan rakyat. Beliau berkata, "Apabila sejalan dengan selera kalian sendiri dalam menjalankan demokrasi maka ketahuilah bahwa demokrasi adalah suara mayoritas dan demikianlah suara mayoritas diterima. Mayoritas apapun yang mereka katakan maka pendapat mereka diterima meski bertentangan, merugikan diri mereka sendiri. Kalian bukanlah wali mereka yang berkata bahwa hal ini merugikan Anda (rakyat), kami tidak ingin melakukannya. Anda adalah wakil mereka (bukan wali mereka)."[8]

Ucapan ini dengan jelas menerangkan bahwa Imam meyakini bahwa nasib setiap masyarakat dan bangsa ditentukan oleh mereka sendiri dan dengan suara mereka sendiri. Imam Khomeini Ra meyakini bahwa "dalam Islam demokrasi dapat diterapkan dan rakyat bebas dalam Islam. Baik dalam menjelaskan keyakinan juga dalam beramal. Dengan syarat tidak ada konspirasi di dalamnya."[9] Keyakinan pemimpin Revolusi Islam ini mengkristal dalam konstitusi negara.

Dalam konstitusi Republik Islam Iran persandingan antara Islam dan demokrasi nampak jelas. Dalam konstitusi Republik Islam Iran, pemerintahan agama dan pemerintahan demokrasi adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Melainkan keduanya berhubungan bersyarat dan saling menentukan antara satu dengan yang lain. Sedemikian sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan spirit dan logika konstitusi, pemerintahan Islam sejatinya adalah pemerintahan demokrasi. Dan boleh jadi, atas alasan ini pemimpin Republik Islam Iran tidak sepakat dengan redaksi "Pemerintah Islam" dan memilih redaksi "Republik Islam" untuk Iran.

Dalam konstitusi Republik Islam, pasal tiga , ayat 19 dan 23, dengan judul hak-hak rakyat (huquq-e mardum) yang mengandung kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan kegiatan kepartaian, kebebasan pers, persamaan derajat di hadapan hukum dan sebagainya. Juga disebutkan pada pasal lima dengan judul hak rakyat untuk berkuasa (haqq-e hakimiyat mellat).[10]

Kedua pasal ini disimpulkan dari Islam dan hubungannya dengan demokrasi mendapatkan penegasan dari sumber-sumber agama baik dari ayat-ayat al-Qur'an maupun dari riwayat-riwayat, sirah pemerintahan Nabi Saw dan Imam Ali As. Allah Swt dalam al-Qur'an berfirman kepada Nabi Saw: "Wa syawirhum fii al-amr.." (Dan bermusyawaralah dengan mereka, Qs. Ali Imran [3]:159) dan pada ayat lainnya musyawarah ditempatkan di samping penunaian shalat.[11]

Terkait dengan kebebasan beragama Allah Swt berfirman, "Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka." (Qs. Al-Ghasiyah [88]:21-22)

Kami suguhkan ayat-ayat ini sebagai contoh yang menjelaskan keterlibatan dan partisipasi aktif rakyat dalam menentukan nasib mereka sendiri dan masyarakat yang hidup di dalamnya. Demikian juga kebebasan beragama dan kebebasan kewargaan seperti kebebasan menyatakan pendapat dan sebagainya.

Sirah dan metode para maksum As juga merupakan penjelas dari klaim ini. Rasulullah Saw meski semenjak permulaan bi'tsat di Mekkah hingga hijrah ke Madinah memiliki legalitas pokok untuk membentuk pemerintahan, namun hal ini diimplementasikan di Madinah lantaran adanya permintaan masyarakat umum Madinah. Hal ini terjadi sewaktu mereka memberikan baiat kepada Rasulullah Saw."[12]

Demikian juga Imam Ali As meski beliau memiliki wilayah dan hak Ilahi sebagai Imam sesuai dengan riwayat-riwayat al-Ghadir dan sebagainya, pasca Rasulullah Saw, tatkala menyaksikan mayoritas rakyat memintanya untuk menjabat sebagai penguasa (baca: khalifah dan imam), beliau menerima untuk menjadi penguasa dan memerintah mereka.

Amirul Mukiminin Ali bin Abi Thalib dalam Nahj al-Balaghah menyampaikan kepada masyarakat: "Janganlah menghindari saya sebagaimana (menghindari) para penguasa tiran, jangan menemui saya dengan puji-pujian, dan jangan berpikir bahwa saya akan menyalahkan apabila suatu hal yang benar dikatakan kepada saya, karena orang yang merasa muak bilamana kebenaran dikatakan kepadanya atau suatu hal yang adil diletakkan di hadapannya akan mendapatkannya lebih sulit untuk melaksanakannya. Oleh karena itu janganlah berpantang dari berkata benar atau menudingkan masalah keadilan, karena saya tidak memandang diri saya di atas kekeliruan "[13]

Keterlibatan dan partisipasi untuk mengambil keputusan dalam bingkai musyawarah merupakan salah satu agenda utama dan politik Imam Ali dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini bermakna keterlibatan masyarakat dalam menentukan nasibnya sendiri. Artinya rakyat berpartisipasi secara aktif dalam mengambil pelbagai keputusan untuk mengelola pemerintahan.

Karena itu, kendati dalam hal-hal tertentu boleh jadi suara mayoritas tidak memiliki legalitas namun suara mayoritas dapat berposisi sebagai pelaksana atau dengan akseptabilitasnya dalam mewujudkan sebuah pemerintahan.

Dalam pandangan Islam, masyarakat memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan di bawah pemerintahan Islam masyarakat dapat mengecap pelbagai kebebasan personal dan sosial.

Kendati Islam tidak menerima sebagian wacana demokrasi yang dipahami dan dipraktikkan Barat seperti suara mayoritas bertentangan dengan kemuliaan manusia. Akan tetapi wacana-wacana lain demokrasi lebih baik dan menawan dipraktikkan dalam Islam. Sebagai hasilnya tidak hanya antara agama dan demokrasi tidak bertentangan, bahkan model paling mutakhir demokrasi dapat dijumpai pada teks-teks Islam.[]