Kantor Ayatullah Agung Khamenei (Mudda Zhilluhu al-‘Ali):

Apabila pria memiliki kewenangan total dalam menentukan mahar, dalam asumsi pertanyaan apabila syarat-syarat dalam membacakan akad telah terpenuhi dan misalnya gadisnya adalah seorang perawan maka mengikut prinsip ihtiyath wajib harus berdasarkan izin dari wali (ayah atau kakek dari pihak ayah), akadnya sah dan seukuran itu maharnya akan dihitung.

Kantor Ayatullah Agung Siistani (Mudda Zhilluhu al-‘Ali):

Akad sah dan sehubungan dengan penentuan mahar apabila tidak tercapai kata sepakat atau damai (mushalahah) maka (mereka) harus merujuk kepada hakim syar’i (marja taklid).

Kantor Ayatullah Agung Shafi Gulpaigani (Mudda Zhilluhu al-‘Ali):

Apabila dalam penentuan mahar diwakilkan kepada pihak pria maka akadnya sah dan mahar tersebut telah tetap kalau tidak demikian maka akad yang dibaca itu adalah akad fudhuli (akad yang dibacakan oleh orang lain) yang akan sah apabila pihak wanita mengizinkan dan kalau tidak akadnya batal. Apabila akad tersebut batal amalan yang dilakukan bukanlah zina melainkan wathi bih syubha.[1] Untuk diketahui bahwa akad putri perawan, mengikut prinsip ihtiyath wajib, harus sesuai dengan izin ayah atau kakek dari pihak ayah.

Kantor Ayatullah Agung Makarim Syirazi (Mudda Zhilluhu al-‘Ali):

Akad yang disebutkan di atas adalah akad batil dan Anda harus membayar mahar al-mitsl[2] terkait dengan akad seperti ini.

Jawaban Ayatullah Mahdi Hadawi Tehrani (Semoga Allah Melanggengkan Keberkahannya) adalah sebagai berikut:

1. Apabila kedua belah pihak akad nikah tidak sepakat terkait dengan syarat-syarat akad maka akad tersebut batal, artinya akan tersebut tidak memiliki efek syar’i; namun apabila setelah akad kandungannya disepakati oleh kedua belah pihak maka akad tersebut sah dan tidak perlu mengulang akad (yang baru).
2. Apabila tanpa informasi terkait dengan batalnya akad melakukan hubungan suami-istri dan menganggap akad tersebut sah, bukanlah zina dan termasuk wathi bi syubha.